JURNAL AZ-ZAWAJIR

Hukum Kelurga Islam Melayu di Indonesia

2025-03-15T08:28:17+00:00

Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat. Segala macam hal diatur dalam hukum tidak tertulis ini, hingga merambah kepada keterkaitan dan relasi dengan Islam. Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum keluarga masyarakat Melayu di Indonesia bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis pada hukum keluarga yang berlaku pada masyarakat melayu di Indonesia antara lain: adat istiadat, Agama Islam, dan Kearifan lokal. Perkembangan hukum keluarga Islam Melayu di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tradisi lokal, pengaruh kolonial, kebijakan nasional, perubahan sosial, dan pengaruh global. Hukum keluarga Islam di Indonesia terus berevolusi untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman

Dinamika Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Pandangan

2025-03-14T08:11:30+00:00

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berfalsafah Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila ke4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik hukum di Indonesia menurut Pancasila dan pandangan Pancasila tehadap praktek politik uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh dengan menelaah literature yang terkait, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pancasila sebagai Etika Politik dan berbicara mengenai pemimpin yang menghandalkan uang dan kekuasaan sebagai dasar kepemimpinannya, maka semua itu tentulah bersimpangan dengan etika bangsa yang berlandasan pada Pancasila yang termaktub pada sila ke-4 yang berbunyi; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Fenomena kehadiran BANK ASI terhadap konsep kemarhaman karena Radha’ah

2025-03-15T08:21:58+00:00

BANK ASI adalah terobosan baru yang muncul pada pembahasan fiqh kontemporer, dimana air susu ibu (ASI) dapat di donorkan atau di jual, dan di sediakan didalam satu tempat. Ini tentunya perlu dikji secara mendalam, mengingat apabila seorang bayi dibawah umur 2 tahun melakukan penyusuan kepada perempuan yang bukan ibu kandungnya maka terjadi hubungan mahram karena sepersusuan antara mereka. Inilah yang penulis akan bahas dalam tulisan ini, sehingga pembaca dapat mengetahui mengenai isu tentang BANK ASI ini dan dapat mengetahui bagaimana hukum mengkonsumsi ASI melalui BANK ASI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (libary research) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan berupa artikel jurnal dan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Pada tulisan ini didapatkan kesimpulan bahwa penulis lebih condong kepada pendapat yang melarang pendirian dan mengonsumsi ASI dari BANK ASI berdasarkan beberapa alasan, diantaranya karena menjaga tujuan syari’at yaitu “hifzul Nasl (menjaga keturunan)

Analisis Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak

2025-03-15T08:15:41+00:00

Pengangkatan anak adalah proses pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, yang melibatkan tanggung jawab penuh atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak. Meskipun praktik ini dikenal luas, pemahaman mengenai pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa library research, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dari sumber-sumber hukum Islam, undang-undang terkait, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tetap terhubung dengan nasab orang tua kandungnya dan tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, kecuali melalui wasiat wajibah hingga 1/3 bagian. Sebaliknya, hukum positif menganggap anak angkat sebagai anak kandung yang memiliki hak waris penuh dan memutuskan hubungan perdata dengan orang tua kandungnya. Meskipun ada persamaan seperti keharusan seagama antara anak dan orang tua angkat, perbedaan signifikan terlihat dalam tata cara dan implikasi hukum pengangkatan anak

Analisis Perkara Gugat Cerai Istri Saat Hamil Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

2025-03-15T07:19:22+00:00

Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gugat cerai istri saat hamil dalam perspektif fiqih dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif, data diambil dari data primer, dan data sekunder. Data dkumpulkan melalui literatur-literatur yang berkaitan. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugat cerai seorang isteri dalam keadaan hamil tidak ada larangan baik dalam perspektif fiqh, kompilsasi hukum islam maupun perundang undangan yang berlaku.

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia

2025-03-15T08:11:13+00:00

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris menawarkan pendekatan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. Sengketa waris dalam konteks keluarga Islam sering kali melibatkan konflik yang kompleks, baik secara hukum maupun emosional. Mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa, memberikan solusi yang lebih harmonis dan efisien dibandingkan proses litigasi yang dapat memakan waktu dan sumber daya. Di Indonesia, di mana hukum waris Islam diintegrasikan dengan hukum nasional, mediasi melibatkan mediator yang memahami baik aspek hukum Islam maupun kearifan lokal. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan norma-norma budaya dan agama. Sementara itu, di Malaysia, mediasi waris juga dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam, melibatkan pihak berwenang seperti Jabatan Agama Islam serta mediator profesional. Proses ini mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama, yang mengurangi ketegangan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di kedua negara, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta manfaat yang diperoleh. Temuan menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya menawarkan solusi yang lebih cepat dan efektif tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kekompakan keluarga. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kompetensi mediator dalam memahami hukum waris Islam dan kemampuan mereka untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif